Keresahan melanda para orang tua siswa setelah adanya upaya untuk Bongkar Praktik Uang Kas ilegal yang sering kali terjadi di lingkungan sekolah menengah tanpa payung hukum yang jelas. Masalah ini mencuat ketika sejumlah wali murid mengeluhkan besaran iuran bulanan yang diklaim sebagai uang kas kelas, namun nilainya dianggap tidak masuk akal dan penggunaannya tidak transparan. Meskipun dalih yang digunakan adalah untuk keperluan internal siswa, pada kenyatannya banyak iuran tersebut yang digunakan untuk membiayai pengadaan fasilitas yang seharusnya sudah ditanggung oleh anggaran pemerintah, sehingga menimbulkan beban finansial tambahan bagi keluarga kurang mampu.

Upaya untuk Bongkar Praktik Uang Kas ini mengungkap adanya tekanan sosial atau peer pressure yang dilakukan oleh oknum pengurus kelas maupun pihak tertentu terhadap siswa yang orang tuanya keberatan membayar. Siswa yang menunggak sering kali merasa dikucilkan atau namanya dipampang di grup pesan singkat, yang jelas merupakan bentuk perundungan secara halus. Praktik pungutan liar yang berbalut uang kas ini sering kali lolos dari pengawasan dinas pendidikan karena dilakukan secara tertutup di tingkat koordinasi kelas. Padahal, setiap bentuk pungutan di sekolah negeri harus mengacu pada regulasi ketat mengenai sumbangan sukarela yang tidak mengikat.

Dampak dari tidak segera dilakukan langkah untuk Bongkar Praktik Uang Kas ilegal ini adalah terciptanya kesenjangan sosial di dalam lingkungan sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana setiap anak mendapatkan hak yang sama tanpa melihat latar belakang ekonomi orang tuanya. Ketika iuran kas kelas dijadikan standar untuk mendapatkan fasilitas atau partisipasi dalam kegiatan tertentu, maka esensi pendidikan inklusif telah tercederai. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di tingkat kelas menjadi hal yang mutlak diperbaiki agar tidak ada celah bagi oknum untuk melakukan pemerasan terselubung terhadap wali murid yang sedang berjuang menyekolahkan anaknya.

Pihak dinas pendidikan dan inspektorat daerah kini mulai menanggapi serius desakan untuk Bongkar Praktik Uang Kas tersebut dengan melakukan audit mendadak ke sekolah-sekolah. Kepala sekolah dihimbau untuk lebih ketat mengawasi aktivitas komite dan paguyuban orang tua agar tidak membuat aturan sendiri yang memberatkan. Sanksi administratif hingga pencopotan jabatan telah disiapkan bagi pimpinan sekolah yang terbukti membiarkan atau bahkan mengoordinir praktik pungutan ilegal ini demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pendidikan berkualitas harus dapat diakses secara gratis dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa dihambat oleh biaya-biaya siluman.