Kebijakan dalam pendidikan formal di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia merupakan pilar utama yang membentuk arah dan kualitas sistem pendidikan nasional. Regulasi ini dirancang untuk memastikan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi lulusan, serta efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), memiliki dampak langsung terhadap proses belajar mengajar, kurikulum, hingga penilaian siswa di seluruh SMA di tanah air.

Salah satu kebijakan dalam pendidikan yang signifikan adalah penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan lebih kepada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta konteks lokal. Tujuannya adalah mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengembangkan profil pelajar Pancasila, dan menyiapkan siswa menghadapi tantangan global. Misalnya, pada tanggal 10 Februari 2025, Kemendikbudristek mengeluarkan surat edaran terbaru yang menekankan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di setiap SMA, dengan minimal dua proyek setiap semester yang melibatkan kolaborasi lintas mata pelajaran.

Selain kurikulum, kebijakan dalam pendidikan juga mencakup aspek evaluasi dan penerimaan siswa. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah contoh kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi ketimpangan. Meskipun seringkali menimbulkan diskusi, kebijakan ini dimaksudkan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah dan meminimalkan eksklusivitas. Di sisi lain, evaluasi akhir jenjang SMA, seperti Asesmen Nasional, berfokus pada pengukuran kompetensi minimal siswa dan lingkungan belajar, bukan lagi sekadar nilai individu untuk kelulusan.

Aspek penting lainnya adalah peningkatan kompetensi guru dan ketersediaan sarana prasarana. Pemerintah terus mendorong program pelatihan dan sertifikasi guru untuk memastikan kualitas pengajaran yang tinggi. Sementara itu, alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah, termasuk laboratorium dan perpustakaan, juga menjadi prioritas. Sebagai ilustrasi, pada pertemuan Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek pada hari Selasa, 3 Juni 2025, dibahas anggaran khusus sebesar Rp 500 miliar untuk peningkatan infrastruktur IT di SMA pada tahun anggaran 2026, yang menunjukkan komitmen terhadap modernisasi pendidikan. Dengan adanya berbagai kebijakan dalam pendidikan ini, diharapkan SMA di Indonesia dapat terus beradaptasi dan berkembang demi menghasilkan generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing.