Dalam setiap sistem demokrasi, partisipasi aktif dan cerdas dari warga negara adalah esensi utama. Literasi Politik menjadi kunci fundamental untuk membangun partisipasi publik yang bermakna dan mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Tanpa pemahaman yang memadai tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta isu-isu kebijakan, partisipasi publik dapat menjadi pasif atau bahkan kontraproduktif, menghambat kemajuan bangsa.

Literasi Politik mencakup kemampuan individu untuk memahami struktur pemerintahan, proses pembuatan kebijakan, ideologi politik, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang relevan. Ini bukan hanya tentang mengetahui nama pejabat atau partai politik, tetapi juga tentang menganalisis informasi, membedakan fakta dari opini, dan membuat keputusan yang terinformasi. Warga yang memiliki Literasi Politik tinggi akan lebih mampu menyalurkan aspirasi secara konstruktif, mengawasi kinerja pemerintah, dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. Sebuah survei oleh lembaga riset kebijakan publik pada 10 Mei 2025, menunjukkan bahwa di daerah dengan tingkat literasi politik tinggi, angka golput cenderung lebih rendah dan kualitas kebijakan daerah dinilai lebih baik.

Membangun partisipasi publik yang berkualitas adalah salah satu tujuan utama dari Literasi Politik. Ketika warga memahami bagaimana sistem bekerja, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam pemilihan umum, forum-forum publik, atau bahkan melalui aksi-aksi sipil yang damai. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan legitimasi pada sistem demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat. Contohnya, pada pemilihan kepala daerah di salah satu provinsi pada 27 November 2024 lalu, sosialisasi yang intensif mengenai program calon dan rekam jejaknya berhasil meningkatkan partisipasi pemilih terdidik.

Selain itu, Literasi Politik juga esensial untuk menjaga demokrasi dari ancaman disinformasi, hoaks, dan polarisasi. Di era digital ini, informasi menyebar dengan sangat cepat, dan tidak semuanya akurat. Warga yang kritis dan memiliki Literasi Politik yang baik akan lebih mampu memilah informasi, mengenali agenda tersembunyi, dan menghindari provokasi yang dapat memecah belah persatuan. Ini adalah benteng pertahanan penting untuk menciptakan iklim politik yang rasional, toleran, dan damai.

Oleh karena itu, investasi pada program-program yang meningkatkan Literasi Politik di seluruh lapisan masyarakat adalah keharusan mutlak. Baik melalui kurikulum pendidikan formal, kampanye edukasi oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, maupun inisiatif media massa yang bertanggung jawab, setiap upaya harus diarahkan untuk mencetak warga negara yang cerdas, kritis, dan berpartisipasi aktif. Ini adalah kunci untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.