Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kembali mendesak revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara menyeluruh dan terstruktur. Langkah ini dinilai krusial dalam upaya menekan angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Handayani, dalam forum diskusi publik bertajuk “Masa Depan Pendidikan Vokasi Indonesia” yang diselenggarakan di Auditorium Graha Bhakti, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 21 Mei 2025.

Ibu Lestari Handayani menyampaikan bahwa mendesak revitalisasi SMK bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Beliau menyoroti masih adanya ketidaksesuaian antara kurikulum SMK dengan kebutuhan industri, fasilitas praktik yang kurang memadai, serta kualitas tenaga pengajar yang perlu ditingkatkan. “Kita sering mendengar keluhan dari dunia usaha mengenai kurangnya kompetensi lulusan SMK yang siap kerja. Ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi,” tegas Ibu Lestari.

Lebih lanjut, Ibu Lestari mencontohkan bagaimana negara-negara maju berhasil menekan angka pengangguran melalui sistem pendidikan vokasi yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Beliau mendesak revitalisasi SMK harus mencakup pembaruan kurikulum yang melibatkan partisipasi aktif dari dunia industri, peningkatan investasi pada fasilitas dan peralatan praktik yang modern, serta program pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi para guru dan instruktur SMK.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Bapak Surya Pratama, menyambut baik desakan MPR RI. Beliau mengakui bahwa dunia usaha sangat membutuhkan lulusan SMK yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. “Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait dalam mendesak revitalisasi SMK. Keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum dan penyediaan tempat praktik kerja sangat penting untuk menciptakan lulusan yang siap pakai,” ujar Bapak Surya.

Menanggapi desakan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dr. Arif Rahman, yang turut hadir dalam diskusi, menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah program strategis untuk mendesak revitalisasi SMK. Program-program tersebut meliputi penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, peningkatan kualitas guru dan instruktur melalui program sertifikasi dan pelatihan, serta penyediaan bantuan peralatan praktik bagi SMK. Meskipun demikian, beliau mengakui bahwa upaya ini memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak terkait agar dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal dalam menekan angka pengangguran.